BREAKING NEWS

Community

Kliping

Download

Ulayat News

DAS Bengkulu

Lingkungan

Antara Kepentingan Pemodal

Ruang gerak ekonomi bagi sebagian daerah mulai menanjak naik.

Kajian Restorasi Kawasan Bekas Konsesi HPH

Dengan Pendekatan Kehutanan Berbasis Masyarakat Di Lansekap Kerinci-Seblat Propinsi Bengkulu.

Persoalan kerusakan DAS Air Bengkulu

Dampak Persoalan Pengelolaan Das Air Bengkulu Terhadap Kerusakan Ekosistem Pesisir.

Perkembangan Kasus Konflik Lahan Desa Jabi

Akar permasalahan sangketa lahan antara 7 warga eks Desa jabi lama dan keluarga besar dengan pihak PT Grand Jaya Niaga.

SK. 643/Menhut-II/2011 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Bengkulu.

Jumat, 28 Februari 2014

Ditekan Eropa, Pemerintah Cuma Bisa Ngomong Aja

“Pemerintah memang cuma ngomong aja. Respon terhadap tekanan asing hanya sebatas wacana. Nggak ada aksi yang jelas dan terukur,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo pada Agrofarm di gedung DPR Senayan,  Jakarta.
Dia menyesalkan lambannya respon pemerintah dalam melobby pihak Uni Eropa terkait dengan putusan pemberlakuan anti dumping terhadap produk komoditas bio diesel Indonesia. Padahal, keputusan itu telah menjadi bahan penyelidikan Komisi Anti Dumping Uni Eropa sejak setahun lalu. 
“Seharusnya, dengan berbagai lobby yang ada, pemerintah kita sepatutnya memberikan masukan terhadap produk Indonesia yang memang tidak melakukan (dumping) itu. Putusan pengenaan pajak membuktikan kita gagal berdiplomasi terkait dengan tuduhan dumping itu,” kata Firman.
Tambahan pungutan  € 145-178  per metrik  ton untuk produk bio diesel yang masuk ke negera-negara Uni Eropa  akan membuat produk Indonesia lebih mahal. Ini dikhawatirkan tidak kompetitif lagi.  Akibatnya, ekspor biodiesel yang tahun 2012 mencapai USD 1 miliar ke Uni Eropa diprediksi anjlok mulai tahun depan. 
“Itu yang memberatkan kita. Padahal komoditas sawit punya kontribusi yang besar bagi negara,” ucap politisi Partai Golkar daerah  pemilihan Jawa Tengah III yang mencakup Kabupaten Grobogan, Blora dan Rembang ini.
Selama ini, banyak masyarakat internasional yang selalu memvonis berbagai komoditi perkebunan Indonesia tidak ramah lingkungan.  Terkait dengan itu, kata Firman, pemerintah jangan diam saja. “Dengan diam, kita sepertinya membenarkan itu. Berbagai tudingan lewat forum WTO dan lembaga-lembaga lain atau kebijakan lain, akan menimbulkan dampak  luar biasa,” ucapnya mengingatkan.
Turunnya penerimaan  devisa ekspor akan memukul petani sawit dan perusahanaan  perkebunan yang mengembangkan  perkebunan sawit di Indonesia. Akibatnya, yang terpukul adalah petani dan  pastinya akan berpengaruh terhadap pekerja perkebunan di Indonesia. “Bukan itu saja, penurunan penerimaan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak lewat bea keluar serta menurunnya investasi dan penyerapan tenaga kerja, ‘ ujarnya.


Untuk itu, menurut Firman, pemerintah harus melakukan sesuatu. Menjelaskan bahwa perkebunan di Indonesia tidak seperti yang dituduhkan. Itu baik dari aspek lingkungan, maupun dalam eksploatasi tenaga kerja, dan tudingan-tudingan lainnya. iin achmad


 
Copyright © 2013 ULAYAT NEWS™
Ulayat Creator™. Powered Blogger