Jumat, 28 Februari 2014

Ditekan Eropa, Pemerintah Cuma Bisa Ngomong Aja

“Pemerintah memang cuma ngomong aja. Respon terhadap tekanan asing hanya sebatas wacana. Nggak ada aksi yang jelas dan terukur,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo pada Agrofarm di gedung DPR Senayan,  Jakarta.
Dia menyesalkan lambannya respon pemerintah dalam melobby pihak Uni Eropa terkait dengan putusan pemberlakuan anti dumping terhadap produk komoditas bio diesel Indonesia. Padahal, keputusan itu telah menjadi bahan penyelidikan Komisi Anti Dumping Uni Eropa sejak setahun lalu. 
“Seharusnya, dengan berbagai lobby yang ada, pemerintah kita sepatutnya memberikan masukan terhadap produk Indonesia yang memang tidak melakukan (dumping) itu. Putusan pengenaan pajak membuktikan kita gagal berdiplomasi terkait dengan tuduhan dumping itu,” kata Firman.
Tambahan pungutan  € 145-178  per metrik  ton untuk produk bio diesel yang masuk ke negera-negara Uni Eropa  akan membuat produk Indonesia lebih mahal. Ini dikhawatirkan tidak kompetitif lagi.  Akibatnya, ekspor biodiesel yang tahun 2012 mencapai USD 1 miliar ke Uni Eropa diprediksi anjlok mulai tahun depan. 
“Itu yang memberatkan kita. Padahal komoditas sawit punya kontribusi yang besar bagi negara,” ucap politisi Partai Golkar daerah  pemilihan Jawa Tengah III yang mencakup Kabupaten Grobogan, Blora dan Rembang ini.
Selama ini, banyak masyarakat internasional yang selalu memvonis berbagai komoditi perkebunan Indonesia tidak ramah lingkungan.  Terkait dengan itu, kata Firman, pemerintah jangan diam saja. “Dengan diam, kita sepertinya membenarkan itu. Berbagai tudingan lewat forum WTO dan lembaga-lembaga lain atau kebijakan lain, akan menimbulkan dampak  luar biasa,” ucapnya mengingatkan.
Turunnya penerimaan  devisa ekspor akan memukul petani sawit dan perusahanaan  perkebunan yang mengembangkan  perkebunan sawit di Indonesia. Akibatnya, yang terpukul adalah petani dan  pastinya akan berpengaruh terhadap pekerja perkebunan di Indonesia. “Bukan itu saja, penurunan penerimaan akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak lewat bea keluar serta menurunnya investasi dan penyerapan tenaga kerja, ‘ ujarnya.


Untuk itu, menurut Firman, pemerintah harus melakukan sesuatu. Menjelaskan bahwa perkebunan di Indonesia tidak seperti yang dituduhkan. Itu baik dari aspek lingkungan, maupun dalam eksploatasi tenaga kerja, dan tudingan-tudingan lainnya. iin achmad


SLVK Memble Di Pasar Lokal

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menilai keberadaan SLVK penting dalam rangka membuat ekonomi tumbuh bersamaan dengan kelestarian alam.  Ironisnya, industri kayu belakangan menurun sementara stok hutan alam tropis Indonesia (Kalimantan dan Sumatera) semakin tipis  karena adanya illegal logging atau log laundrying.
Pemberantasan illegal logging masih sulit dilakukan terutama di daerah perbatasan seperti Serawak dan Papua. Padahal LSVK hadir untuk membatasi perilakuillegal logging dan meningkatkan daya saing industri kayu Indonesia dalam perdagangan dunia.
“Tingginya permintaan kayu murah menyebabkan adanyaillegal logging. Kalau log laundryng itu kan nggak perlu bayar pajak, nggak merawat hutan, jadi biayanya murah. Untu
k itu dengan SLVK, negara konsumen diharapkan tidak menerima kayu-kayu ilegal, “ujar  Zullkifli Hasan di Jakarta.
Saat ini Indonesia dan  Uni eropa melalui Voluntary Partnership Agreement on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT-VPA), telah mensosialisasikan  SLVK ke negara Jepang, China dan Korea. Berikutnya akan ke Australia, Amerika, dan seluruh negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia.  “Jadi LSVK ini sekaligus menjawab trend perdagangan dunia dengan sistem legalitas, kalau Amerika punya Lacey Act, Jepang Doho Wood, Australia ILPA, kita ada SLVK,” ujar Zulkifli  lagi. 
Industri Belum Siap
Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Panggah Susanto mengakui belum semua kalangan industri siap dengan kewajiban SLVK terutama kelompok usaha furnitur yang kebanyakan merupakan pengusaha kecil menengah (UKM). Untuk itu pihaknya telah melayangkan permohonan penangguhan selama dua tahun kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kehutanan.
“Tidak masalah ditunda kalau memang industri belum siap. Dari sisi pembiayaan sertifikasi ada kendala terutama pengusaha skala kecil menengah. Kalau kita melihat data Kemdag, itu kan ada 5.000 eksportir terdaftar produk industri kehutanan (ETPIK). Sekitar 2.000 unit bergerak di bidang furnitur dan mebel. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 600 unit saja yang sudah memiliki SVLK. Jadi memang lumayan besar biayanya,”ujarnya.
Sementara Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kemenhut Bambang Hendroyono menilai penundaan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi regulasi yang telah dibuat pemerintah sendiri. “Kalau ditunda-tunda nanti kita tidak dipercaya. SVLK ini butuh komitmen. Kalau untuk usaha-usaha kecil kan cuma 25 juta yah. Yang usaha besar memang sekitar 300-400 juta tapi kan untuk masa bakti 5 tahun. Dan untuk yang nggak mampu ini kan akan dikerjasamakan dengan si pendamping yang menggunakan bahan baku dari dia. Jadi si industrinya menjadi pendamping si usaha hutan tanaman rakyatnya. Itu kita punya aturan pendampingan. Jadi jangan jadi alasanlah, kan bisa patungan. Kita ingin kayunya ini legal bukan menghambat mereka ekspor, ” tutur Bambang. Yosi

Panja Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Sumatera Selatan

Komisi IV DPR RI akan membentuk Panitia Kerja(Panja) Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sumatera Selatan. Hal ini untuk mendalami hasil kajian TimTerpadu dan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan dan Alih fungsi kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan.
Demikian mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IVyang dipimpin Wakil Ketua Firman Subagyo, dengan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin, dalam rangka presentasi dan pembahasan hasil penelitian Tim Terpadu mengenaiusulan perubahan kawasan hutan dari RTRWP Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumatera Selatan, Selasa (12/2), di Gedung Parlemen, Senayan.
Firman Subagyo menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyampaikan permohonan persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang Berdampak Penting dan Cakupan yang Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) di Provinsi Sumatera Selatan.
Usulan perubahan peruntukan kawasan hutan Provinsi Sumatera Selatan seluas 540.870 ha,  dan disetujui seluas 230.204 ha yaitu perubahan fungsi kawasan hutan seluas 44.299 ha dan penunjukan kawasan hutan baru seluas 41.191 ha. Berdasarkan rekomendasi Tim Terpadu Kementerian Kehutanan terdapat perubahan peruntukkan kawasan hutan seluas 19.645 ha, merupakan perubahan yang DPCLS perlu mendapat persetujuan DPR RI,” katanya.
Selain itu, Komisi IV meminta penjelasan kepada Gubernur Sumatera Selatan terkait perubahan peruntukan kawasan hutan lindung yang berkategori DPCLS yang telah dilakukan secara parsial seluas 600 ha di Kabupaten Banyuasin untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api dan sarana pendukungnya.
Dikatakan Firman Perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut telah mendapat persetujuan DPR RI pada tahun 2008.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Alex Noerdin menyampaikan bahwa setelah dilakukan pengkajian lebih lanjut ada beberapa hal yan menurutnya perlu adanya klarifikasi dan peninjauan kembali terkait dengan diterbitkannya SK MenhutNo.882/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.
Beberapa hal strategis yang diharapkan Alex Noerdin untuk ditinjau kembali, diantaranya usulan perubahan kawasan hutan dari APL menjadi APL di Kawasan Tanjung Api-Api yang sudah mendapat persetujuan DPR RI pada tahun 2008, tidak perlu mendapatkan persetujuan kembali dari DPR RI.
Lebih lanjut dia mengatakan perlu ditinjau kembali terkait adanya perubahan fungsinon prosedural, dalam SK Menhut No.882/Menhut-II/2013 terdapat perubahan fungsi kawasan hutan dari Hutan Produksi terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi (HP) dilokasi Air Tebangka Kabupaten Ogan Komering Ulu seluas 23.895 ha.
Menurut perubahan ini tidak pernah diusulkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatandan tidak pernah dibahas oleh Tim Terpadu. “Ketentuan pengusulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam revisi RTRW provinsi harus diusulkan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur,” katanya.
Selanjutnya, Komisi IV akan melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan untuk meminta penjelasan atas surat Menteri Kehutanan Nomor : SK.822/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan.

Kamis, 08 November 2012

DAMPAK PERSOALAN PENGELOLAAN DAS AIR BENGKULU TERHADAP KERUSAKAN EKOSISTEM PESISIR


Persoalan di DAS Air Bengkulu adalah salah satu contoh keterkaitan antara ekosistem sungai dengan ekosistem pesisir. Persoalan kerusakan DAS Air Bengkulu, yang terutama disebabkan oleh pencemaran limbah batubara harus dituntaskan mulai dari tingkat hulu, yakni proses penggalian yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Oleh: Oka Ardiansyah




I.         PENDAHULUAN

1.1.       Latar Belakang

Pesisir merupakan wilayah batas pertemuan antara dua ekosistem besar, yaitu ekosistem darat dan ekosistem laut. Kedua ekosistem ini memiliki karakteristik yang berbeda sehingga daerah pertemuan kedua ekosistem ini menjadi sangat spesifik dan ekstrim. Pertemuan antara ekosistem  darat dan laut ini pada akhirnya menciptakan suatu keterkaitan ekosistem. Keterkaitan ekosistem terjadi akibat adanya hubungan timbal-balik, baik yang sifatnya satu arah maupun dua arah. Hubungan ini akan mencapai titik klimaks pada saat kesetimbangan dan kestabilan ekosistem telah tercapai.

Jika kita mengikuti aliran dari sebuah sungai yang airnya bersumber dari mata air di pegunungan, maka kita akan menemukan berbagai macam komunitas berbeda yang dilalui oleh sungai tersebut hingga tiba di daerah pesisir dan laut. Kondisi fisik sepanjang aliran sungai dari hulu sampai hilir akan berpengaruh secara fisik terhadap kondisi pesisir. Makalah ini memberi gambaran tentang contoh keterkaitan ekosistem sungai dengan ekosistem pesisir di muara Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu.

1.2.       Tujuan Penulisan

Makalah ini disusun sebagai tugas mata kuliah pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dalam Program Pascasarjana PSL Universitas Bengkulu, yang dimaksudkan untuk memberi gambaran keterkaitan ekosistem sungai dengan ekosistem pesisir, dari contoh permasalahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Air Bengkulu.



II.                KASUS DAMPAK PENGELOLAAN DAS AIR BENGKULU TERHADAP EKOSISTEM PESISIR


2.1.       Gambaran Umum DAS Air Bengkulu

DAS Air Bengkulu mencakup daerah seluas 51.500 hektar di dua kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kota Bengkulu.  DAS Air Bengkulu berbatasan dengan DAS Tanjung Aur dan Babat di sebelah timur; Samudra Hindia di sebelah selatan; DAS Air Hitam dan Air Lemau di sebelah Barat; dan DAS Sungai Musi di sebelah Utara.

Tutupan lahan di DAS Air Bengkulu sebagian besar merupakan campuran dari pertanian lahan kering (dryland farming/DF) mencakup area seluas 43.775 ha, sama dengan 85% luas DAS. Pertanian lahan kering adalah pertanian campuran dengan hasil panen tahunan, misalnya palawija dan padi, dan penanaman dengan  hasil panen multi-tahunan, seperti kopi dan karet. Pertanian lahan kering di DAS Air Bengkulu hampir tersebar merata di seluruh area DAS. Hutan sekunder (secondary forest/SF) dan Pemukiman (settlements/St) mencakup 4% luas DAS. Semak belukar (Shrubs/Sh) mencakup area seluas 1.030 ha atau 2% dari luas DAS. Area semak belukar berasal dari lahan pertanian yang ditinggalkan ketika produktifitas pertanian terus menurun. Sisa 5% luas DAS adalah kombinasi dari lahan sawah (Paddy fields/PF), hutan rawa (swamp forest/SF), dan lahan basah atau danau (wetlands/W).

Wilayah DAS Air Bengkulu mencakup dua daerah administrasi: Pemerintah Kota Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehingga, bukan satu dinas pemerintahan saja yang mengatur DAS ini.

2.2.       Permasalahan DAS Air Bengkulu

Aktifitas yang dianggap kritis dalam hubungannya dengan sumberdaya air di DAS Air Bengkulu, yaitu: pertambangan di daerah hulu; pengumpulan tailing batu bara di sungai; pabrik karet;

Terdapat empat perusahaan pertambangan batu bara di daerah hulu DAS Air Bengkulu yaitu: PT Danau Mas Hitam (DMH); PT Inti Bara Perdana (IBP); PT Bukit Sunur; and PT Emerat Treden Agency (ETA). PT Danau Mas Hitam (DMH); PT Inti Bara Perdana (IBP); PT Bukit Sunur; dan PT Emerat Treden Agency (ETA). Dua perusahaan pertama yang disebutkan beroperasi di Air Kandis di sebelah selatan Bukit Sunur, Desa Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah di lahan seluas 800 ha.

Pertambangan batu bara di bagian hulu adalah sumber utama produksi batu bara di Provinsi Bengkulu. Terdapat enam konsesi pertambangan batu bara di provinsi dengan total produksi sekitar 1,8 juta ton pada tahun 2009. Empat perusahaan di antaranya berlokasi di bagian hulu DAS Air Bengkulu. Saat ini, pemerintah daerah telah memberikan ijin lain untuk perusahaan tambang batu bara, PT Bio Energi, untuk beroperasi di konsesi tambang batu bara yang baru di daerah hulu DAS Air Bengkulu.  Pertambangan batubara di Provinsi Bengkulu diklasifikasikan dalam pertambangan skala kecil dengan rata-rata 50 tenaga kerja lokal pada tiap perusahaan. Sebagian besar bekerja mencuci batu bara dan sebagai sekuriti (Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, 2010).

Kegiatan pertambangan menyebabkan deforestasi, erosi lahan dan pencemaran sungai. Seperti halnya aktifitas pertambangan lain, pertambangan batu bara berkontribusi dalam degradasi lingkungan, air dan tanah.

Pencemaran air adalah masalah penting di DAS Air Bengkulu. Penambangan barubara secara langsung berkontribusi menyebabkan pencemaran air, terutama selama proses ekstraksi pemisahan batu bara dan sulfur. Sisa tambang mencemari sungai, menyebabkan air keruh dan asam, serta menyebabkan pengendapan dan pendangkalan di sungai. Sisa tambang mengandung bahan kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia  jika air yang terkontaminasi bahan tersebut dikonsumsi. Sisa tambang mengandung sulfur (S), merkuri (Hg), Hidrogen sianida (HCN), Mangan (Mn), sulfuric acid (H2SO4), dan timbal (Pb). Hg dan Pb adalah logam berat yang diantaranya dapat menyebabkan kanker. Selain itu, air juga tercemari oleh pencucian batu bara. Pencucian dilakukan dengan menggerinda batu bara menjadi ukuran-ukuran kecil dan kemudian mencucinya. Potongan-potongan tersebut dimasukkan ke dalam tangki yang dipenuhi air, batu bara akan mengambang dan yang tidak murni akan tenggelam.

Dua pabrik karet yang terletak di sepanjang Sungai Air Bengkulu: PT. Bukit Angkasa Makmur (BAM) dan PT. Batang Hari, terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Bahan baku pabrik dikirim dari banyak kecamatan di Kabupaten Bengkulu Tengah dimana perkebunan karet banyak dimiliki oleh masyarakat dan beberapa perkebunan besar yang dimiliki perusahaan. Tenaga kerja pabrik berasal dari masyarakat sekitar pabrik, tetapi kebanyakan pegawai tinggi berasal dari Jawa. Terdapat kesulitan akses untuk mendapatkan informasi dari industri ini.

Beberapa sumber mengatakan bahwa pada tahun 1980 kedalaman Sungai Air Bengkulu mencapai hampir lima meter di daerah hilir dan airnya jernih. Namun, sejak penambangan batu bara mulai beroperasi, bentuk pemanfaatan lain dari sungai, seperti perikanan dan transportasi mengalami penurunan. Sungaipun juga mengalami pendangkalan.

Pendangkalan di Sungai Air Bengkulu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya pencucian batu bara, deforestasi dan erosi. Deposit bata bara meruapakan sebab utama pendangkalan sungai, yang tertimbun sejak pertambangan mulai beroperasi pada tahun 1980.

2.3.       Dampak Kerusakan DAS Terhadap Ekosistem Pesisir

Kerusakan ekosistem yang terjadi di hulu DAS ini berakibat secara nyata pada wilayah hillir, hingga di muara dan mempengaruhi ekosistem pesisir.
Sisa batubara bekas pencucian yang menjadi limbah sudah memenuhi Sungai Bengkulu bahkan terbawa hingga ke laut. Hal tersebut mengganggu kondisi ekosistem perairan di pesisir. Substrat batubara yang terbawa hingga ke perairan Bengkulu itu akan menutupi karang sehingga pertumbuhannya terganggu. Jika batubara menutupi terumbu karang maka bukan tidak mungkin karang tersebut akan mati dan merusak pesisir sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut.
Nelayan di Kelurahan Malabero, Kota Bengkulu juga mengeluhkan pendapatan yang berkurang akibat limbah batu bara mencemari Sungai Bengkulu hingga laut menghabiskan populasi ikan di sungai tersebut.

III.   PENUTUP

Persoalan di DAS Air Bengkulu adalah salah satu contoh keterkaitan antara ekosistem sungai dengan ekosistem pesisir. Persoalan kerusakan DAS Air Bengkulu, yang terutama disebabkan oleh pencemaran limbah batubara harus dituntaskan mulai dari tingkat hulu, yakni proses penggalian yang sebagian besar terdapat di Kabupaten Bengkulu Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

Andriansyah O. dan Mustikasari R., 2011. Gambaran Permasalahan DAS Air Bengkulu. Telapak. Bogor.
BPDAS Ketahun, 2006.Profil Kondisi Daerah Aliran Sungai Air Bengkulu, Kota Bengkulu.
Dinas ESDM Provinsi Bengkulu, 2010. Produksi Tambang Provinsi Bengkulu; Kota Bengkulu.
LKBN ANTARA,2012. Nelayan Bengkulu Keluhkan Pencemaran Batubara: http://www.antaratv.com/berita/255674/nelayan-bengkulu-keluhkan-pencemaran-batu-bara



Published Ulayat Bengkulu

Sabtu, 20 Oktober 2012

PNPM –LMP Ikut Berpatisipasi di Hari Ulang Tahun Bengkulu Utara


Argamakmur, Momen acara tahunan HUT  kota Argamakmur , digelar dengan bergai kegiatan yang di mulai dari 8 -14 Oktober 2012, mulai dari acara perlombaan, kreatifitas Pelajar dan pemuda serta Pameran Pekan Raya HuT kota Arga makmur, Acara Pameran Pekan Raya HuT kota Arga makmur, diikuti Oleh instansi Pemerintah, Dunia Usaha, Perbankkan, Sekolah, dan banyak masih banyak lagi peserta yang lainnya.

Salah satu Peserta Pameran Pekan Raya HUT kota Arga makmur, Adalah BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, isi dari stan pamerannya mulai dari hasil kreatif masyarakat misalnya Sepeda Motor berbahan bakar gas, dokumentasi kegiatan dan program BPMPD Bengkulu Utara, sampai ke Dokumentasi kegiatan PNPM.

Salah satu PNPM yang ikut andil dalam mensuport stan pameran BPMPD adalah PNPM LMP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Lingkungan Mandiri Pedesaan),  Suport diberikan oleh CSO (civil socity Organication)

Beberapa suport yang diberikan Oleh CSO PNPM LMP yaitu,  Pemberian Buku, Poster, Baner, Film Lingkungan dan teknologi tepat guna, Tas dari daur Ulang, Hasil dari Kegiatan PNPM LMP (briket tempurung kelapa, Tungku arang aktif, Miniatur Mikro/Piko hidro)

Menanggapi Suport Dari CSO PNPM LMP ini, Kaban BPMPD melalui Kabag Usaha Ekonomi Masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan yang juga menjabat sebagai PJOK Kab PNPM, mengungkapkan BPMPD merasa sangat terbantu dengan adanya suport yang diberikan oleh CSO PNPM LMP, sebab dengan adanya suport dari CSO PNPM LMP, pengunjung merasa tertarik untuk mengunjungi STAN BPMPD, dan juga ada hal yang bisa kami berikan kepada pengunjung untuk dibawa pulang dan tentunya bermanfaat, yaitu material penyadartahuan tentang Lingkungan, yang bentuknya berupa Buku, Poster, Baner, Film Lingkungan dan teknologi tepat guna, Tas dari daur Ulang. [Imrodili]


Selasa, 14 Agustus 2012

Monitoring pelaksanaan Bio GAS, Program PNPM-LMP di Bengkulu Selatan

Direktur Eksekutif Ulayat Oka Andriansyah CSO PNPM LMP Imrodili, mengunjungi warga yang melaksanakan program PNPM LMP di Desa Sulau, kelompok yang mengembangkan biogas sebagai energi alternatif di Desa sulau, Kecamatan , Kabupaten Bengkulu Selatan. Kunjungan ini bagian dari monitoring dan evaluasi internal untuk melihat kemanpuan dan kapasitas staff Ulayat yang bekerja bersama masyarakat yang mengembangkan energi altenatif untuk menghasilan energi ramah lingkungan.


Published Ulayat Bengkulu

Sabtu, 07 Juli 2012

Modul Participatory Rural Appraisal

PRA adalah model pendekatan dengan metode partisipatif yang tumbuh dengan menekankan pengetahuan lokal dan memungkinkan masyarakat untuk membuat penilaian mereka sendiri, menganalisa dan merencanakan.


PRA juga merupakan proses komunikasi dua sistem pengetahuan, pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat dan pengetahuan yang dimiliki orang luar yang kemudian melahirkan sesuatu yang baik dan berguna. Tertarik ingin melakukannya?.. Silahkan Download Modulnya disini [PDF 1 | PDF 2] [Download Cover]

Gambar: Peta Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu

Dapat dilihat dan di Download Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu, Berdasarkan Perencanaan Tataruang Provinsi Bengkulu Terbaru




Peta Daerah Aliran Sungai di Bengkulu

Berdasarkan Rencana Tataruang Wilayah Provinsi Bengkulu

Minggu, 01 Juli 2012

Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2011

Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2011 ini adalah merupakan publikasi lanjutan dari Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan tahun sebelumnya.

Materi yang disajikan dalam Buku Data dan Informasi Pemanfaatan Hutan Tahun 2011 ini meliputi peraturan perundang-undangan terkait perijinan pemanfaatan hutan, tata cara perijinan pemanfaatan hutan, pemanfaatan hutan seluruh Indonesia, rekapitulasi ijin pemanfaatan hutan Indonesia dan perkembangan ijin pemanfaatan hutan sampai November 2011.
Silahkan klik disini untuk selengkapnya